Semua Kecamatan Diserbu Politik Uang

Politik uang yang sudah merajalela dalam pelaksanaan Pilkada putaran kedua bukan isapan jempol belaka. Dari 26 kecamatan yang ada di Kebumen, semuanya ternyata menjadi serbuan bagi-bagi angpau (wuwuran).

Hal itu terungkap dari pengaduan masyarakat yang datang ke Panwas Pilkada Kabupaten Kebumen, Selasa (8/6). Masing-masing yang mewakili setiap kecamatan di kabupaten yang berslogan Kota Beriman itu mendatangi lembaga pengawas pesta demokrasi tersebut.

Mereka datang dengan didampingi Perwakilan Relawan Independen yang dikoordinatori Mukhtar Syarifudin. Sejak pagi hingga sore hari, kantor Panwas Pilkada Kebumen di Jalan Arumbinang, Kebumen ramai didatangi masyarakat yang hendak melaporkan pelanggaran Pilkada.

Mereka melaporkan secara bergantian. Kali pertama, laporan wuwuran dari Desa Kalibagor, Kecamatan/Kabupaten Kebumen. Bagi-bagi angpau oleh Ponasih (40), warga Kalibagor itu dilaporkan Yulianto (45), warga setempat ke Panwas Pilkada Kebumen.
”Baik pemberi dan penerimanya masing-masing sudah mengakui dan ada pernyataannya. Saksi juga ada,” kata Yulianto sembari menambahkan setiap penerima diberi Ponasih sejumlah Rp 5.000.
Politik Uang Satu desa, lanjut dia, tidak hanya diwuwuri satu orang saja. Aksi politik uang yang dilaporkannya itu hanya berada di RT 1 RW 2. Sedangkan untuk RT lainnya dibagikan orang lain.

Selanjutnya dari Buluspesantren juga melaporkan adanya politik uang. Laporan disampaikan oleh Subro Malisi (39), warga Desa Rantewringin, Buluspesantren. Wuwuran dibagikan Faizin (39) kepada warga desa setempat. Besarannya Rp 5.000 setiap pemilih. Kejadiannya menjelang pelaksanaan coblosan Minggu (6/6) lalu, yang lebih dikenal dengan serangan fajar.

Kecamatan Puring juga demikian. Abu Ngamar (60), warga Desa Krandegan, Puring melaporkan bagi-bagi angpau yang dilakukan Paimin (40), warga setempat. Dia membagi uang dengan target setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rp 500.000 untuk 50 orang pemilih. ”Kami merasa tidak rela pelaksanaan Pilkada ini dibeli dengan uang. Kami hanya ingin agar pemerintahan kedepan bersih dan berwibawa,” katanya.

Laporan politik uang dari kecamatan lainnya terus mengantri di Panwas Pilkada Kebumen. Saking banyaknya yang melapor, personel Panwas Pilkada pun kewalahan melayani.
Mukhtar mengatakan, dari perwakilan 26 kecamatan yang mendatangi Panwas itu merupakan sampel bahwa politik uang sudah merajalela di semua kecamatan.

”Dan politik uang itu sebenarnya merata di 460 desa yang ada di Kebumen. Hanya saja karena waktunya yang mepet tidak bisa seluruhnya dilaporkan ke Panwas,” katanya. (K5-46)


Sumber : suaramerdeka.com