PNS Ikut Terlibat Wuwuran

Besarnya dana untuk bagi-bagi angpau (wuwuran) dalam pelaksanaan Pilkada putaran kedua rupanya menggiurkan sebagian orang. Susilah (41), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertangkap basah melakukan praktik yang dikategorikan politik uang tersebut.

PNS yang juga seorang guru di salah satu sekolahan di Petanahan itu kini harus berurusan dengan Panwas Pilkada. Dia dilaporkan ke Panwas Kecamatan (Panwascam) Petanahan oleh Tukiran (40), warga setempat.

Kedatangan Tukiran di kantor pengawas Pilkada tingkat kecamatan itu ditemui seorang anggota Panwascam Petanahan, Ahmad Sujadi. Dari adanya laporan bagi-bagi angpau itu lantas dibuatkan berita acara. Tertulis jelas bahwa perempuan yang bertempat tinggal di Desa Tanjungsari, Kecamatan Alian itu seorang guru yang sudah menjadi PNS.

Menurut Tukiran, wuwuran yang dilakukan Susilah itu berlangsung menjelang pelaksanaan coblosan, Minggu (6/6). Guru yang ikut wuwuran untuk salah satu pasangan cabup-cawabup tersebut memberikan sejumlah uang kepada para pemilih, diantaranya Nasimin (52), warga Tanjungsari.

”Selain membagi-bagikan uangnya sendiri, dia (Susilah) juga meminta kepada beberapa orang untuk membagi-bagikan uang ke warga,” katanya.
50 Amplop Pembagian itu di antaranya adalah kepada Salman (48), warga Desa Grujugan, Kecamatan Petanahan. Dalam laporan kasus politik uang ke Panwas itu, Salman menerima 50 amplop yang berisi uang dari PNS tersebut. Selanjutnya, uang yang satu amplopnya berisi Rp 5.000 itu diwuwur ke para pemilih. Aksi pelanggaran Pilkada yang dilakukan seorang guru itu menguntungkan pasangan cabup-cawabup nomor urut tiga.

Ketua Tim Sukses pasangan cabup-cawabup Kiai HM Nashiruddin Al Mansyur-Probo Indartono SE MSi (Nashpro), Joko Budi Sulistyanto SH menyayangkan adanya keterlibatan PNS dalam aksi bagi-bagi angpau tersebut. ”Selama ini yang dikesankan adalah pasangan calon kami yang nota bene menjadi Bupati melakukan politisasi birokrasi. Dan ternyata faktanya bertolak belakang. Ini sungguh disesalkan,” tandasnya.

Menurut Joko, adanya keterlibatan guru dalam aksi dukung mendukung hingga melibatkan diri dalam aksi wuwuran itu disinyalir sudah terorganisir. Pasalnya, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada putaran kedua, seringkali dijumpai adanya pertemuan dari sejumlah pengurus organisasi profesi guru yang menggiring para anggotanya untuk mendukung salah satu pasangan cabup-cawabup tersebut.

Seperti yang dilaporkan Hadi Sofwan SPd, warga Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kebumen. Dia yang juga Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kebumen itu mengaku berkali-kali menyaksikan pertemuan yang difasilitasi sejumlah pengurus organisasi profesi guru di Kebumen yang secara fulgar mempertontonkan ketidak netralan PNS tersebut. ”Salah satu pertemuan itu ada di Alian,” katanya. (K5-39)


Sumber : suaramerdeka.com